© 2007 Indonesian Institute of Sciences - LIPI, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Penulis: John Haba, Robert Siburian. Copyeditor: Kamariah Tambunan. Layouter: Prapti Sasiwi. Cover Design: Junaedi Mulawardana.

xvii + 131 hlm.; 14,5 x 20,2 cm

Publisher: LIPI Press, anggota Ikapi, Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350, Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Fax. (021) 314 4591. Email: press@mail.lipi.go.id, lipipress@centrin.net.id, bmrlipi@centrin.net.id

Daerah perbatasan (border areas) memiliki keunikan tersendiri, sebab aspek geografis, sosial, dan kultural yang berbeda dengan wilayah pedesaan. Keterbatasan dana dan prioritas pembangunan telah mengakibatkan dilupakannya daerah perbatasan tidak saja di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya di Indonesia. Sebagai lokasi pertemuan berbagai kepentingan (legal dan ilegal), daerah perbatasan lebih sering tampil ke permukaan agenda politik Indonesia, dikarenakan oleh faktor politikdan keamanan sejak masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Ketika konflik politik dengan negara tetangga berakhir maka orientasi kebijakan pembangunan terhadap daerah perbatasan direorientasi dari "pendekatan keamanan" menuju "pendekatan kesejahteraan".

Wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste masih mewarisi sebagian besar tapal batas sebelum bekas "Timor Dili" - bekas jajahan Portugis - bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1975. Batas alam seperti sungai dan pohon, kemudian pembuatan batas dengan tonggak beton, baru dilakukan serta jaraknya juga terbatas. Munculnya isu perbatasan dengan lepasnya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam kekuasaan Malaysia, serta banyaknya pulau-pulau yang belum memiliki nama, merupakan faktor pendorong bagi pemerintah Indonesia, untuk lebih memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan. Wilayah perbatasan Kabupaten Belu yang kering dan berbatuan dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah, menjadi kendala utama dalam mengembangkan daerah ini.

Keterangan:
Untuk memperoleh buku ini dapat menghubungi:
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Widya Graha Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp. 021-5251542
Fax. 021-5701232
Email: pmblipi@indo.net.id