© 2005 Indonesian Institute of Sciences - LIPI, Pusat Penelitian Politik

Penulis: Syamsuddin Haris, Mochtar Pabottingi, Syarif Hidayat, Alfitra Salamm, Tri Ratnawati, Lili Romli. Copyeditor: Nanik Supriyanti. Asisstant Editor: Prapti Sasiwi.

xii + 238 hlm; 14,8 x 21 cm

Pusat Penelitian Politik - LIPI, Widya Graha Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710, Telp. 021-5207118, Fax. 021-5207118

Publisher: LIPI Press, member of Ikapi. Jl. Gondangdia Lama No. 39, Menteng, Jakarta 10350, Indonesia; Phone: +62 21 3140228, 3146942. Fax.: +62 21 3144591. Email: press@mail.lipi.go.id, bmrlipi@centrin.net.id, lipipress@centrin.net.id

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B. J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", yakni seolah-olah partai-partai, DPRD, dan pemerintah daerah berfungsi sebagaimana mestinya. Juga seolah-olah para elite politik lokal jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib rakyat. Di dalam realitasnya harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tumbuh subur adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan persekongkolan politik dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompok para elite politik di daerah.

Buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan otonomi daerah.

Keterangan:
Buku ini dapat diperoleh di toko-toko buku terkemuka,
Atau dapat menghubungi:
Yayasan Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telp. (021) 31926978, 3920114
Faks. (021) 31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id