Pemimpin Umum: Dewi Fortuna Anwar. Wakil Pemimpin Umum: Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek - LIPI. Pemimpin Redaksi: Ninuk Kleden-Probonegoro. Wakil Pemimpin Redaksi: Deny Hidayati. Anggota Redaksi: Jusmaliani, Ary Wahyono, Tri Ratnawati, I Ketut Ardhana. Pelaksana: Ida M. Simanjuntak, Leolita Masnun, Made Subaliati.

Alamat Redaksi: Deputi IPSK - LIPI, JL. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta, Telp. 5251542 ext. 663, 647, Email: masyarakati@yahoo.com

Penerbit: LIPI Press, Anggota Ikapi, Jl. Gondangdia Lama (RP Suroso) No. 39 Jakarta 10350. Telp.: (021) 314–0228, 314–6942. Fax.: (021) 314–4591. Email: press@mail.lipi.go.id; bmrlipi@centrin.net.id; lipipress@centrin.net.id

Daftar Isi

Interactions between Adat and Religious Institutions and the New Order State: a Case Study of Two Islamic and Christian Villages in Central Moluccas
Tri Ratnawati

Abstrak
Tulisan ini merupakan deskripsi dan analisis hubungan antara institusi adat, agama, dan negara ‘Orde Baru’ di dua komunitas Islam dan Kristen di pedesaan Maluku Tengah. Dalam studi kasus ini tampak pengaruh lembaga agama masih cukup kuat, baik di desa/negeri Islam maupun desa/negeri Kristen. Komunitas Islam tampak merawat adat lebih baik dibandingkan dengan komunitas Kristen. Akan tetapi ada kesamaan di dua desa tersebut bahwa adat mulai kehilangan substansi; unsur-unsur simbolik-ritual lebih menonjol. Dalam interaksinya dengan negara, ada kecenderungan bahwa resistensi komunitas Islam lebih kuat dibandingkan komunitas Kristen. Hal ini terutama dilihat dari penolakan mayoritas warga desa Islam terhadap Golkar yang merupakan partai pemerintah.


The Politics of Recognition, and the Idea of Tolerance, in Multicultural Societies
M. Sobary

Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan relasi-relasi kekuatan sosial budaya dalam masyarakat multibudaya di mana para anggotanya berada pada lokasi geografis yang sama. Mereka menginginkan rasa keharmonisan bersama, yang didasarkan pada basis filosofi, orientasi keagamaan, kebudayaan dan latar belakang sejarah yang berbeda. Tujuan hidup ini sebenarnya memerlukan suatu mekanisme politik tertentu agar dapat memfasilitasi kepentingan yang beragam dari warga masyarakatnya. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan untuk mengembangkan gagasan politik pengakuan (recognition) dan rasa toleransi di antara sesamanya. Semua ini bertujuan untuk mencapai prinsip-prinsip hidup bersama secara damai antar berbagai kelompok yang memiliki keanekaragaman sistem budaya, politik dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya memberdayakan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini erat kaitannya dengan upaya untuk memanfaatkan common wisdom, nilai-nilai, norma-norma, pandangan dunia, semangat keagamaan, etika dan orientasi moral dalam kerangka untuk memperkuat basis sosial budaya dan politik masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan penciptaan mitos-mitos, nilai-nilai, sistem, etika, serta basis moral yang baru di masyarakat untuk mendemokrasikan kehidupan masyarakat dari bawah. Namun demikian, dalam realisasinya dinamika kehidupan ini penuh dengan berbagai tantangan. Ketegangan etnis, konflik regional dan bahkan perang global --- karena alasan apapun yang mengakibatkannya--- dapat saja muncul ke permukaan setiap saat. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dan tingkat kebahagiaan di masyarakat. Oleh karena itu, kerja keras dan rasa toleransi yang tinggi hendaknya dapat diciptakan secara akomodatif terhadap pihak-pihak lain. Dengan demikian upaya untuk pencapaian rasa kebahagiaan dapat menjadi semakin dekat dengan tujuan yang dicita-citakan.


Tanda Budaya Provinsi dan Politik Identitas
Ninuk Kleden-Probonegoro

Abstract
This article contends that ethnic identity is something different from, and cannot be equated with the identity of a particular province. The problem that becomes increasingly actual now originates in the effort of every community to have their own cultural identity. In order to do this, cultural politics is geared towards the attempt to show the authenticity of a particular cultural expression that assumed to stand for a specific identity of a province. My research has established three cases where this happens. Jakarta takes a performing art, which belongs to Betawi ethnic group as the sign of its identity. Lombok shows another case where the performing art which is supported by an ethnically dominant group has been made the sign of provincial identity, whereas the sign of provincial identity of South Kalimanan has come out of a cultural recreation and cultural invention which are purposely attempted.


Multikulturalisme dalam Perspektif Hukum: Tragedi Perempuan Tionghoa
Sulistyowati Irianto

Abstract
The aim of this article is to show how law poses the issues on multiculturalism, justice and equality as far as these pertain to the issue of pluralism. This is done by relating the substance of law to it’s instrumental character. Analysis is developed by means of looking at normative legal substance on the one hand and observing empirical reality on the other. The underlying assumption is that law can only be best understood if one takes into account as many external linkages as possible, be these political, economic, cultural, historical or otherwise. Looking at law only legally will not help improve our understanding of pluralism in our society. This article gives a special attention to a kind of racially biased discrimination that has been and perhaps still is experienced by the ethnic Chinese in Indonesia. The discrimination against Chinese women in particular can illustrate the multifaceted aspect of discrimination whereby gender might play an important role.


Multikulturalisme dan Misi Kristen
John Haba

This work deals with two major issues: Multiculturalism and Christianity’s Mission. With Christianity I would like to discuss simply about Protestantism, to avoid misunderstanding among readers between Catholism and Protestantism. Basically, from historical point of views, those two major religious organizations have their own religious teachings based on tradition and biblical interpretation being practized for many centuries. Concerning multiculturalism, the Indonesian Christian leaders basically have not paid more attention yet on this issue, comparing their attention on poverty, state, justice, economy and other socio, economic and political issues. Here, I would underline that from the very beginning of Christian mission (with what so called evangelization, poselityzing and missionisation), there have been many debates on these issues. Particularly between anthropologists and missionaries; whether or not Gospel (Good News) could be brought into the life of traditional community. One hand, missionaries argue that development, progress and renewal should be discerned as a consequence of the proclamation of the Gospel. In contrast, social scientists especially anthropologists disagree if Gospel is proclaimed for people forcibly; because their lives of people will alter and the richness of culture of the targeted people will be disappeared. Missionaries view this phenomenon as “putting and keeping people in the museum”; thus social scientists could use that condition for their own objectives. Another argument in this regard is, how every party involving in this argument offers their ideas like postmodernism, that has been shaping the Western community generally and Christianity particularly.


Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia
Syafuan Rozi

Abstract
“Universal Declaration of Human Genome” is a new stimulus, which can push for the promotion of multicultural movement in Indonesia. The underlying spirit of declaration contradicts point-blank every tendency toward discrimination. The main contention of this article is that it is time now to move from the concept of plural society to multicultural society, which emphasizes acces to public sphere, representation of the minorities, ideology variance, ressources allocation and the freedom of public informational and academic choice. It will be shown in the arguments of article how the concept of multicultural society can help ethnic minority or political minorities to articulate their cultural or political expressions while being able to retain their security. It will also be shown that a propor application of this concept will lead to the need for a new social contract.


Disertasi Religion of The Sasak: An Ethnographic Study of the Impact of Islamisation on the Wetu Telu of Lombok
Erni Budiwanti

Abstrak
Disertasi ini secara umum menjelaskan tentang dua komunitas keagamaan di kalangan masyarakat Sasak di Bayan, Lombok Barat, yakni Wetu Telu dan Waktu Lima. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan manifestasi beragama yang berbeda satu sama lain. Konflik timbul ketika Waktu Lima mulai menyebarkan gerakan untuk memurnikan ajaran maupun praktik beragama Wetu Telu yang mereka nilai sinkretik dan banyak terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan lokal yang berbau animisme dan antropomorpisme (spirit cult). Secara spesifik disertasi ini terfokus pada pembahasan tentang strategi dan karakteristik dari missionary (purification) movement dari Waktu Lima dan strategi perlawanan budaya (cultural resistance movement) dari Wetu Telu.


Tinjauan Buku

Tinjauan Buku Memahami Perkembangan Studi Kajian Budaya
Chris Barker, 2002, Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates, London: Sage Publications, 244 hal.+vii.

Ditinjau oleh: I Ketut Ardhana
Dipandang dari sudut perkembangan filsafat ilmu, dapat dimengerti mengapa memasuki abad ini kita telah menyaksikan terlahirnya beberapa disiplin ilmu baru seperti ilmu pariwisata (tourism), studi kewilayahan (area studies), kajian budaya (cultural studies), dan sebagainya. Sebelum dikembangkan menjadi sebuah disiplin keilmuan, tampaknya hal ini bermula dalam tataran wacana. Demikian pula halnya dengan kelahiran disiplin baru seperti kajian budaya ini. Lapangan teoritis kajian budaya telah berkembang lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, namun persoalan dan perdebatan masih tetap muncul dari kalangan ilmu sosial itu sendiri. Bagaimana persoalan-persoalan itu berlangsung, karya Barker dapat membantu menjelaskannya. Buku yang ditulis oleh Barker ini merupakan kelanjutan dari karyanya yang berjudul Cultural Studies: Theory and Practice (2000) yang sangat penting untuk dipahami dalam upaya untuk menjelaskan persoalan-persoalan dalam kajian budaya...


Tinjauan Buku Perubahan Paradigma Nilai: Sebuah Proses Menuju Modernisme Melayu
Abd. Rahim. Abd. Rasshid. Perubahan Paradigma Nilai: Ke Arah Transformasi Sosial Pembentukan Malaysia Baru. Kualalumpur: Utusan Publication dan Distributors SDN.BHD. 2001. 210 halaman.

Ditinjau oleh: Gusnelly
Jika ada perubahan penting yang harus selalu terjadi setiap saat yang mengikuti perkembangan zaman di dalam sejarah hidup manusia, itu tidak lain adalah perubahan paradigma seluruh sumber daya manusia yang selalu berkeinginan untuk maju dan memiliki wawasan yang luas agar mampu beradaptasi dengan era globalisasi. Maka hubungannya erat dengan pendidikan tinggi. Pola, model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metode dan pemecahan masalah tertentu, itulah yang dinamakan dengan paradigma. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan maupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan (meta-teori), sehingga tidak dapat diuji, teori, metode dan solusi dapat diuji, ditest dan dikritik, dikembangkan dan disempurnakan (Sadjaja, 2000). Pandangan sempit tentang nasionalis harus dikaji ulang jika dengan menguasai bahasa asing dianggap tidak nasionalis, karena dengan berbahasa asing bukan berarti tidak nasionalis, menguasai komputer dan internet bukan berarti tercemar budaya asing dan menjadi sekuleris. Kenyataan seperti itu adalah sebuah pergeseran dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Selanjutnya melahirkan pemikiran baru untuk menciptakan paradigma baru...