Pemimpin Umum: Dewi Fortuna K. Anwar. Wakil Pemimpin Umum: Neni Sintawardani. Pemimpin Redaksi: Ninuk Kleden-Probonegoro. Wakil Pemimpin Redaksi: Tri Ratnawati. Anggota Redaksi: Jusmaliani, Eniarti Djohan, Erwiza Erman, Katubi. Redaksi Pelaksana: S. Made Subaliati, Akhmad Khozin.

Alamat Redaksi: Deputi IPSK - LIPI, JL. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta, Telp. 5251542 ext. 663, 647,Email: masyarakati@yahoo.com

Penerbit: LIPI Press, Anggota Ikapi, Jl. Gondangdia Lama (RP Suroso) No. 39 Jakarta 10350. Telp.: (021) 314–0228, 314–6942. Fax.: (021) 314–4591. Email: press@mail.lipi.go.id; bmrlipi@centrin.net.id; lipipress@centrin.net.id

Daftar Isi

Silungkang Weavers of Minangkabau: The off-Farm Activities of the Peasant Housenhold During the Crises, 1930-1990
Suribidari

Abstrak
Tiga ciri utama orang Minangkabau adalah sistem matrilineal, sifat merantau, dan kewirausahaannya. Ketiga ciri utama ini terbukti memberikan kontribusi penting terhadap kemampuan mereka bertahan dalam masa krisis serta menunjukkan daya lentur mereka dalam menyikapi krisis. Ciri ini juga memberikan kemampuan untuk dapat mencari alternatif lain ketika mata pencaharian utama mereka tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu alternatif yang memungkinkan adalah kegiatan non-pertanian (off-farm). Tulisan ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aktifitas off-farm Minangkabau terutama, para penenun di Silungkang, dan respon mereka terhadap krisis dan terhadap perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, 1930-1990.


Self Governance and Conflicting Interests in Farm Resource Management
Yunita T. Winarto

Abstract
'Melibatkan diri, bertanya, dan belajar', itulah pertanda aspek dinamis dari ilmu-ilmu sosial, dan karakter sinergis dari interaksi multikultural yang sejati, alih-alih hanya 'menyadari, mengapresiasi, dan mengakui perbedaan' (Fay 1996). Itulah yang seyogianya terwujud dalam upaya membangun bangsa Indonesia yang multikultural. Ternyata, hal itu masih jauh dari kenyataan sebagaimana yang dialami petani, terutama dalam posisinya sebagai target dari 'pembangunan'. Tulisan ini menunjukkan bahwa variasi dan perbedaan dalam pikiran dan praktik bertani di antara petani sendiri merupakan hal yang lazim. Dengan adanya sejumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang diperkenalkan di Indonesia sejak awal 1990, tidak terhindarkan adanya perbedaan dalam pengetahuan dan praktik pembudidayaan tanaman sehat di antara mereka yang 'sekolah' dan yang 'tidak sekolah'. Namun, dalam perbedaan itulah mereka melangsungkan kehidupan. Kreativitas dan berbagai upaya dilakukan kedua pihak untuk saling membagi pengetahuan, bertanya dan belajar melalui kegiatan individual pengendalian hama (kasus di pantai utara Jawa Barat), atau kegiatan kelompok dalam menyebarluaskan 'sekolah-sekolah lapang' yang dikelola sendiri oleh petani di Lampung Tengah. Tidak demikian halnya dengan upaya petani dalam menghadapi pihak-pihak yang berada dalam posisi 'atasan' dan yang berkepintingan dalam memperoleh keuntungan. Berbagai upaya dan kegiatan melalui asosiasi Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menunjukkan petani telah berusaha melakukan perubahan dalam kemampuan diri sendiri untuk bersuara, berasosiasi, dan bernegosiasi. Akan tetapi, adakah perubahan di antara mereka yang lebih 'berkuasa' daripada petani?. Tulisan ini menunjukkan bahwa jalan masih panjang dalam mencapai interaksi multikultural yang sejati di antara mereka yang 'berkuasa' dan yang menjadi 'obyek kekuasaan'.


Menyoal Orang Lampung dari Perspektif Bahasa dan Etnisitas
Katubi

Abstract
Geographically and administratively Komering is now a part of Southern Sumatera Province, but Komering isolect has become an object of heated debate among linguists. The people of Lampung claim that Komeringese constitute a part of Lampung ethnic group because they have common ancestors. This article discusses a problem originating in dialectology and ethnicity. Data were gatherd in 27 villages during 2003-2005. The result of the data analysis shows that Komering isolect is a dialect of Lampungic. However, the members of Komering dialect community, especially those of younger generation, do not categorize themselves as a part of Lampung ethnic group. They call themselves Komering ethnic group, which means that there is a shift taking place in ethnic affinity.


Persepsi Stakeholders dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Era Otonomi Daerah
Herman Hidayat

Abstract
This article analyses national park management, from the perspective of stakeholders' perception. Because it has strategic functions as water cathment, hydrology, micro climate, carbon sink production, educational discourses to study fauna and flora, eco-tourism, etc. There are three main purposes for national park management: (1) the protection of ecological process in order to guarantee its function and role as ensuring systemic life; (2) to preserve various of natural resources and its ecosystem in order to maintain genetic preservations; (3) and to generate sustainable benefits for improvement social welfare for society who live in and around national park particularly and society at large in general. It is obvious, that carrying out research on national park is very significant. How far stakeholders's perception describe on national park management from the point of view central government, local government (province and district), NGOs, donor finance, private and local people. From this point of view, stakeholders in order able to implement sustainable forest management on national park. In this context, the outcomes of national park management in local autonomy era could be highly sustainable in the long run.


Antara Komitmen dan Implementasi: Perlakuan di Sekitar Kawasan Konservasi
Robert Siburian

Abstract
The implementation of regional autonomy provides local government with the right to manage the exploitation of natural resources in their regions. This is done primarily to increase regional income (PAD) of the region concerned through policies and regulations about the potential opportunities in the regions. However, the policies quite often are faced with practices that contradict their purposes. This article is based on findings the result from a research on conservation efforts in the regency of Indragiri, in the province of Riau.


Konflik dan Kekerasan di Aceh dalam Perspektif Sejarah
Ratna Razali

Abstract
Aceh seems to be thinkable only in relation to conflict and violence. Initially conflict and violence originated in different religious interpretations during the governance of Sultan Iskandar Thani. It can also be associated with the willingness to die in the struggle for 'killing kafir' or Poh Kaphe in local vernacular. It has something to do with the pros and cons regarding Indonesians independence, this taking place between uleebalang and ulama. All these conflicts ended up with violence. After independence, conflict and violence took the form of Acehnese refusal to the incorporation of their region into the province of North Sumatera, that was aggravated by the tension between the communist and anti-communist and later on by the implementation of security approach by central government during the New Order of Soeharto.