Nomor Akreditasi: 59/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006

Pemimpin Umum: Dewi Fortuna K. Anwar. Wakil Pemimpin Umum: Neni Sintawardani. Pemimpin Redaksi: Ninuk Kleden-Probonegoro. Wakil Pemimpin Redaksi: Tri Ratnawati. Anggota Redaksi: Jusmaliani, Eniarti Djohan, Erwiza Erman, Katubi. Redaksi Pelaksana: S. Made Subaliati, Akhmad Khozin.

Alamat Redaksi: Deputi IPSK - LIPI, JL. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta, Telp. 5251542 ext. 663, 647, Email: masyarakati@yahoo.com

Penerbit: LIPI Press, Anggota Ikapi, Jl. Gondangdia Lama (RP Suroso) No. 39 Jakarta 10350. Telp.: (021) 314–0228, 314–6942. Fax.: (021) 314–4591. Email: press@mail.lipi.go.id; bmrlipi@centrin.net.id; lipipress@centrin.net.id

Daftar Isi

Indigenous to Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of Customary Land and Resources in Central Sulawesi
Greg Acciaioli

Abstrak
Makalah ini memberikan perhatian pada dinamika politik yang berhubungan dengan komunitas adat dan para pendatang di daerah Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Pemimpin (totua) masyarakat adat To Lindu mengikutsertakan Lembaga Konservasi Desa (LKD), yang diprakarsai oleh The Nature Conservancy (TNC), bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan tujuan melindungi alam. Kesempatan tersebut juga digunakan utnuk mewujudkan kepentingan masyarakat To Lindu untuk memperkuat kewibawaan lembaga adat dan menuntut kembali hak atas tanah serta sumber daya alam. Kesepakatan konservasi tersebut merupakan kemajuan apabila dibandingkan dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, antara Yayasan Tanah Merdeka, CARE, Yayasan Jambata, dan CSIADCP. Meskipun demikian, konservasi tetap sulit dilakukan karena ada ketegangan sosial antara pengguna tanah dan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.


Asset Based Community Development (ABCD) in Indonesia: Action Research and the Diverse Economies of Buton and Ngada (Flores)
Kathryn Robinson and Andrew McWilliam

Abstract
"Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset" adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk. Kunci utamanya ialah "pemetaan aset", yang terkonsentrasi pada kekuatan pengetahuan ekonomi praktis, kekuatan materi, dan kapasitas sosial yang ada. Pendekatan ini bertentangn dengan strategi yang biasanya dipilih untuk pengembangan yang dapat memicu imajinasi masyarakat meskipun banyak kelenahan dan kekurangannya. Action research (penelitian tindakan) ini telah digunakan sebagai pendekatan "Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset" di empat lokasi (dua di Filipina dan dua di Indonesia), yang bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang ada di daerah setempat. Pendekatan ini kemudian diperluas dan dielaborasi dengan berbagai kerangka ekonomi yang dapat dijadikan pedoman untuk aneka bentuk transaksi, tenaga kerja praktis, dan bentuk organisasi yang senantiasa dapat memberikan informasi dan menjaga ekonomi masyarakat. Naskah ini memaparkan kelompok percontohan yang dibentuk melalui proses pemetaan aset di Indonesia, yaitu di Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara) dan Ngada (Flores, Nusa Tenggara Timur).


Membaca Dinamika Konflik Poso: dari Kekerasan Komunal ke Kekerasan Politik
Cahyo Pamungkas

Abstract
This paper aims to answer the questions on (1) how to read the message from violence in Poso before and after Malino Declaration 2001 and (2) to put across the transformation of Poso conflict from communal to political violence. The Poso conflict before Malino Declaration is understood as expression of marginalized and grass-root ethnic/religion groups experiencing structural violence both in the period of colonial and the New-Order administration. However, it is important to note that the weakening of political institutionalization and a highly distrust to the justice system contributed in creating communal violence in the period of 1998-2001. Meanwhile, the Poso conflict after through the declaration. It is called as political violence because it involves some groups in state apparatus having interest to control resources in Central Sulawesi. The international campaign of all out war againts terrorism, the re-consolidation of New-Order in national polotics and the military business operating in Central Sulawesi contributed in creating the political violence. Therefore, the solution for Poso conflict is not only reconcile and share power between ethnic/religion groups, but also to control military power and business in Central Sulawesi.


What Future for Ritual Toraja's Music in Sulawesi, Indonesia?
Dana Rappoport

Abstract
Pada akhir abad ini religi dan musik Toraja di Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya dalam hal formalisasi sistem kepercayaan tradisional dan musik yang mengiringi ritus. Religi dan musik tradisional Toraja mendapat perlawanan dengan kedatangan agama Kristen dan setelah kemerdekaan mereka ditekan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian mengenai berbagai musik ritual ini, setelah dikaji memperlihatkan adanya perubahan-perubahan yang pada gilirannya tampak sebagai sebuah identitas baru dalam konteks monoteisme Indonesia. Beberapa musik yang sepenuhnya diimpor, sekarang telah menjadi porte drapeau yang dapt membantu melegitimasi orang Toraja untuk masuk sebagai kelompok Kristen di Indonesia.


Fish Names Inventory: Insight into the Pendau Language and Culture
Phil Quick

Abstract
Nama memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Begitu pun penamaan ikan. Tulisan ini memaparkan nama-nama ikan dalam bahasa Pendau (kelompok bahasa Tolitoli di Sulawesi Tengah, Indonesia), yang penuturnya diperkirakan tinggal 4.500 orang. Kurang lebih ada 300 nama-nama ikan dalam bahasa Pendau. Dalam tulisan ini dikemukakan terlebih dahulu tentang fakta penamaan ikan, lalu dikaji berdasarkan etnobiologi untuk mencocokkan nama taksonomi rakyat dengan daftar ilmiah nama-nama ikan. Salah satu topik menarik yang tercakup dalam penelitian ini adalah dasar-dasar semantik yang seringkali digunakan untuk memberi nama atau kelompok nama ikan dalam taksonomi rakyat.


Prospek Sulawesi Utara dalam Kerja Sama Ekonomi Regional BIMP-EAGA
Sukarna Wiranta

Abstract
Following the formation of ASEAN Free Trade Area (AFTA) which has been formed in 1992. the ASEAN members agreed to form growth centers of IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), and BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines East Asean Growth Axes). The main goal of AFTA is the reduction of tariffs on all inter-countries trade in manufactured and processed agricultural products to less than 5 percent by 2003. The elimination of those barriers among themselves means the creating of single economic regime. In regional cooperation, these arrangements basically involves only parts of forces. After ten years the forming of BIMP-EAGA, would the block reaches the goal of the cooperation? This paper aims to elaborate the performance of regional government of North Sulawesi if Indonesia in increasing the regional cooperation of BIMP-EAGA.