Penanggung Jawab: Ikrar Nusa Bhakti (Kepala Pusat Penelitian Politik). Pemimpin Redaksi: Dhurorudin Mashad. Dewan Redaksi: Ikrar Nusa Bhakti, Riza Sihbudi, Syamsuddin Haris, Tri Ratnawati, M. Hamdan Basyar, Awani Irewati. Redaksi Pelaksana: Heru Cahyono, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, Sri Yanuarti, Sri Nuryanti. Sekretaris Redaksi: Indriana Kartini. Bendahara: Emilia Yustiningrum. Produksi/Sirkulasi: Mardyanto Wahyu T, Nanto Sriyanto, Abu Bakar, Arubi, Jamallulail.
Alamat Redaksi: P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai XI, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710, Telp. (021) 5251542, ext. 757, 763; Fax. (021) 5207118.

Penerbit: LIPI Press, anggota Ikapi, Jalan Gondangdia Lama (RP Suroso) 39 Menteng, Jakarta 10350, Telp.(021) 314 0228, Fax. (021) 314 4591, Email: press@mail.lipi.go.id, lipipress@centrin.net.id, bmrlipi@centrin.net.id

Daftar Isi

Negara dan Masyarakat dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer
Indria Samego

Dari perspektif akademik, pembahasan serius mengenai peran negara pernah hilang dari peta studi politik. Paling tidak sampai dengan pertengahan Abad XX, teori tentang negara ­ kalau tidak mau dikatakan mati, karena semakin kurang diminati para peneliti Ilmu Politik ­ mengalami perkembangan yang amat lamban. Munculnya kekuatan baru di luar negara serta kelemahan pendekatan tradisional dalam politik telah memperkuat berkembangnya revolusi pendekatan tingkah laku (Behavioral Approach) dalam kajian politik yang berkembang sejak akhir PD II. Lahirnya negara baru di luar Eropa, yakni Amerika Serikat, telah memperkuat paradigma Pluralist, sebagaimana sebelumnya diperkenalkan oleh Arthur Bentley, kemudian juga Robert Dahl. Konsekuensinya, pendekatan baru tersebut berhasil menggeser perspektif kelembagaan (institutional), legal-formal dan sejarah (historical) yang sebelumnya sangat mempengaruhi studi politik. Melalui perspektif baru ini, pendekatan state-centred mulai digantikan oleh ”a process-oriented political perspective”, yang memberikan perhatian utama pada peran kelompok dalam masyarakat Amerika…


DPR-RI 2004-2009: Kinerja Awal Yang Buruk
Ikrar Nusa Bhakti

Sungguh suatu ironi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat pusat hasil pemilihan umum 2004 yang sudah dilantik selama satu bulan, ternyata belum dapat bekerja karena belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan, yaitu komisi-komisi dan badan-badan. Lebih ironis lagi, itu disebabkan terjadinya perebutan jabatan ketua-ketua dan wakil-wakil ketua komisi-komisi dan badan-badan DPR antar dua koalisi besar anggota DPR, yaitu Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kekuasaan lebih dipentingkan oleh para anggota kedua koalisi tersebut ketimbang menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai para wakil rakyat yang katanya terhormat. Dan ketika dua kubu yang berseteru, Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, pada 8 November 2004 sepakat untuk menanggalkan perbedaan mereka dan mulai menghadiri sidang paripurna DPR, justru rapat-rapat kerja antara komisi-komisi dan pemerintah tidak dihadiri oleh beberapa pimpinan dan anggota komisi karena ada yang sudah mudik lebaran…


Pemilu Presiden: Runtuhnya Sekat Ideologi Islam-Sekuler?
Dhurorudin Mashad

Tahun 2004 menjadi tonggak sejarah dalam perpolitikan Indonesia, sebab untuk pertama kali Indonesia melaksanakan pemilihan kepala negara dan pemerintahan (baca: presiden) secara langsung. Prosesi pilpres memang bukan merupakan variabel mandiri, melainkan terkait dengan pemilu legislatif yang dilangsungkan tiga bulan sebelumnya. Ini karena pihak yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidennya (selanjutnya baca: capres dan cawapres) hanyalah partai politik peserta pemilu, artinya tidak dimungkinkan munculnya seorang capres independent. Dapat dipahami bila konstelasi persaingan politik capres-cawapres berikutnya akhirnya tidak lepas pula dari manuver politik para elite partai dalam wujud membangun aliansi-aliansi politik, meskipun pilpres 2004 dilaksanakan dengan cara rakyat memilih capres secara langsung atas figur yang disukai…


Refleksi Politik Internasional 2004
M. Riza Sihbudi

Dunia internasional sepanjang tahun 2004 masih diwarnai oleh berbagai pergolakan yang sebagian besar—jika tak bisa dibilang semuanya—bersumber pada kekerasan politik dan politik kekerasan yang dikembangkan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush. Atas nama “perang melawan terorisme”, AS di bawah Bush melabrak norma-norma dan nilai-nilai demokrasi, hak-hak asasi manusia (HAM) serta hukum dan etika hubungan internasional. Padahal AS selalu membanggakan dirinya sebagai “pendekar” HAM dan demokrasi dunia di jagat ini…


Relasi Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa: Antara Konflik, Kolusi, dan Kompromi
Dhurorudin Mashad, Heru Cahyono , Irine Hiraswari Gayatri, Moch. Nurhasim, Syafuan Rozi, Tri Ratnawati

Kehadiran Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi warna baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dianggap dapat membawa kontribusi positif bagi pengembangan demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara khusus ini terkait dengan kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) yang seyogyanya bisa menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai kekuatan pengimbang bagi pemerintahan desa. Namun demikian dalam kenyataan gagasan ini belum sepenuhnya berjalan, karena terdapatnya sejumlah potensi konflik akibat kemunculan lembaga-lembaga baru di tingkat desa…


Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal Era Otonomi Daerah
Afadlal, Alfitra Salamm, Lili Romli, Mardyanto W.T., R. Siti Zuhro, Syamsuddin Haris, Syamsumar Dam, Tri Ratnawati

Penelitian selama era otonomi daerah telah melihat gejala-gejala kapasitas politik masyarakat lokal di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang memungkinkan pemerintahan daerah menjadi cenderung kompleks. Kelompok-kelompok sosial lokal mulai terlihat bisa melakukan pengorganisasian diri, bebas dari pengaruh hirarki kekuasaan negara dan mengartikulasaikan kepentingan kolektif suatu komunitas kota atau kabupaten, terpisah dari proses-proses politik birokratik. Tim peneliti menyoroti persoalan pengorganisasian kelompok-kelompok sosial tersebut sehingga memungkinkan interaksi komunitas kota atau kabupaten dengan pemerintah daerah, termasuk lembaga perwakilan…


Relasi TNI-Polri dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri
Dewi Fortuna Anwar, Hermawan Sulistyo, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, M. Hamdan Basyar, Moch. Nurhasim, Riza Sihbudi, Sri Yanuarti

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VI/MPR-RI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri merupakan suatu keputusan politik yang tepat. Ketetapan itu juga disusul dengan dikeluarkannya TAP No.VII/MPR-RI/2000 tentang peran TNI dan Polri, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dan TNI di bidang pertahanan dari ancaman luar. Namun, TAP MPR No.VII/MPR-RI/2000 ini justru menyebabkan terjadinya potensi konflik antara TNI dan Polri dalam menjalankan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. Di sisi yang lain, pemisahan tugas yang sifatnya hitam putih, di mana TNI hanya menangani masalah pertahanan dan Polri menangani masalah keamanan dalam arti luas, telah menimbulkan persoalan yang kompleks di lapangan. Pertama, adanya wilayah kosong (blank area) yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan, korban jiwa dan harta benda, baik dari masyarakat maupun aparat. Kedua, adanya wilayah tumpang tindih (grey area) yang diperebutkan oleh TNI dan Polri, sehingga menyebabkan konflik antar institusi TNI dan Polri dan konflik antar kesatuan baik di dalam TNI/Polri maupun antar kesatuan TNI dan Polri...


Evaluasi Pemilihan Umum 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif
Heru Cahyono, Lili Romli, Mochtar Pabottingi, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Syafuan Rozi, Syamsuddin Haris

Pemilu Legislatif 2004 yang dilaksanakan pada 5 April 2004 lalu, berlangsung relatif aman, damai, adil, dan demokratis. Namun demikian, tidak seperti pada Pemilu 1999 di mana antusiasme masyarakat begitu tinggi, pada Pemilu legislatif 2004 ini antusiasme masyarakat relatif berkurang. Hasil Pemilu legislatif 2004 menghasilkan perubahan peta kekuatan politik di mana Golkar berhasil keluar sebagai pemenang sementara PDIP berada pada urutan kedua. Sedangkan PKB dan PPP masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat. Dua partai baru, PD dan PKS muncul sebagai kekuatan politik baru. Perubahan peta kekuatan di tingkat nasional tersebut juga terjadi di daerah-daerah yang menjadi obyek penelitian ini, dengan variasi yang berbeda-beda. Selain itu beberapa partai besar, meski keluar sebagai pemenang, perolehan suaranya mengalami penurunan…


Minoritas Muslim dan Isu Terorisme di Amerika Serikat
Afadlal, Dhurorudin Mashad, Indriana Kartini, M. Hamdan Basyar, M. Riza Sihbudi, Sri Nuryanti

Muslim di Amerika Serikat merupakan sebuah komunitas yang dinamis seiring dengan perkembangan agama Islam yang cukup pesat di negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya proses konversi, imigrasi, dan reproduksi (angka kelahiran 3,5% di atas rata-rata nasional) sehingga jumlah Muslim diperkirakan berkisar antara 5–10 juta jiwa. Meskipun eksistensi Muslim di AS telah ada selama berabad-abad lamanya, bahkan disinyalir bahwa Islam hadir sebelum kedatangan Colombus, namun hingga kini masyarakat Muslim masih belum diakui sebagai sebuah entitas minoritas yang membentuk komponen bangsa Amerika…


Tantangan Privatisasi di Eropa Timur: Pembelajaran Bagi Indonesia
Agus R. Rahman, Japanton Sitohang, Nanto Sriyanto, R.R. Emilia Yustiningrum, Siswanto, Syamsumar Dam

Sejalan dengan proses transisi demokrasi di negara-negara sekawasan Eropa Tengah dan Timur, penelitian ini memfokuskan pada privatisasi baik pelaksanaan maupun tantangannya di enam negara Eropa Tengah dan Timur. Keenam negara yang diteliti ialah Ceko, Slovakia, Polandia, Hungaria, Bulgaria dan Rumania. Mereka tengah berada pada proses transisi ekonomi dari ekonomi komando menuju ekonomi pasar, di samping mengupayakan keanggotaannya ke dalam Uni Eropa. Tekanan pada privatisasi sesungguhnya ditujukan untuk mengubah jiwa atau semangat sistem ekonomi komando yang diletakkan pada penguasaan baik aktivitas ekonomi maupun faktor-faktor produksi pada negara. Penguasaan ini sekaligus menihilkan sama-sekali agen ekonomi lain seperti perusahaan privat…


Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia (1998-2003)
Adriana Elisabeth, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Japanton Sitohang, Tri Nuke Pudjiastuti, Yasmin Sungkar

Bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia dimulai sejak 1950-an melalui Colombo Plan, khususnya di bidang pendidikan (beasiswa). Dalam kurun waktu 50 tahun lebih (sejak sebelum Perang Dunia II), hibah dari Australia mengalami beberapa perubahan dari segi administrasi program, fokus, dan negara-negara penerima bantuan karena perkembangan politik di tingkat internasional/regional dan nasional, seperti munculnya negara-negara baru, termasuk Indonesia yang merdeka pada 1945. Indonesia merupakan negara kedua terbesar penerima bantuan luar negeri Australia setelah Papua Nugini (PNG)…


Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Kasus Illegal Logging di Kalbar dan Kaltim
Awani Irewati, C.P.F. Luhulima, Yasmin, Ratna Shofi Inayati, Zatni Arbi

Kasus perdagangan kayu ilegal di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dan Kalimantan Timur–Sabah telah lama menjadi masalah yang terkesan sulit untuk diatasi. Modus operandinya dilakukan secara transparan dengan melibatkan banyak aparat maupun oknum pemerintah yang menjadi dukungannya. Sementara ke luar, kita sering “berteriak” kencang kepada Malaysia sebagai pihak yang ikut mendukung eksisnya perdagangan kayu ilegal ini. Secara historis, masalah perdagangan lintas batas ini telah terjadi antar masyarakat perbatasan, dan mereka ini secara kultural dan adat mampu menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan ekosistemnya. Sistem adat yang demikian menjadi terganggu setelah adanya kebijakan pemerintah tentang HPHH dan HTI dengan pemberian otoritas pada aparat (ABRI) saat itu untuk menjaga keamanan dan pertahanan sepanjang perbatasan. Namun sejak era reformasi dan pemberlakuan otonomi daerah, kecenderungannya malah semakin meningkat dan semakin tak terkendali…